Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1065/PDT/2023/PT DKI Terkait Sengketa Wanprestasi Atas Perjanjian Sewa Menyewa

Abstract

Perjanjian sewa menyewa merupakan kontrak hukum yang mengatur hak dan kewajiban penyewa serta pemberi sewa dalam penggunaan properti dengan pembayaran sewa. Kasus sengketa sewa menyewa pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1065/Pdt/2023/PT DKI mengilustrasikan penerapan hukum kontrak dalam praktik, khususnya terkait wanprestasi pembayaran sewa oleh pihak tergugat. Pengadilan menolak dalih force majeure akibat pandemi COVID-19 karena penggugat telah memberikan relaksasi berupa pembebasan dan diskon sewa. Putusan ini menegaskan bahwa validitas perjanjian dan kewajiban kontraktual harus dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, serta bahwa wanprestasi dapat menimbulkan hak ganti kerugian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata. Pendekatan normatif dalam putusan ini selaras dengan teori Hans Kelsen yang memisahkan hukum dari moralitas, menegaskan hukum sebagai sistem norma yang sah dan formal. Pengadilan hanya mengabulkan tuntutan yang didukung bukti kuat, menolak klaim bunga dan biaya lain tanpa dasar pembuktian. Kasus ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dan penerapan norma hukum secara sistematis dalam sengketa sewa menyewa, sekaligus menampilkan peran pengadilan sebagai penegak hukum yang objektif dan adil dalam konteks hukum perdata Indonesia.