(1) * Udea Tri Yunita Mail (Universitas Bandar Lampung, Indonesia)
(2) Bambang Hartono Mail (Universitas Bandar Lampung, Indonesia)
(3) Suta Ramadhan Mail (Universitas Bandar Lampung, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Korupsi dalam sektor kesehatan tidak hanya merugikan anggaran negara, tetapi juga menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan public seperti korupsi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Penelitian ini menyoroti faktor-faktor yang mendorong korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sanksi hukum yang efektif, yang mengganggu efektivitas pelaksanaan BOK. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menganalisis berbagai sumber seperti buku hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta putusan pengadilan terkait kasus korupsi BOK. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik korupsi dalam BOK mencakup pemotongan anggaran, penyelewengan dana, dan manipulasi data, serta mengidentifikasi perlunya penguatan mekanisme pengawasan, peningkatan transparansi, dan penegakan sanksi yang lebih tegas untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Saran dari penelitian ini diperlukan upaya pembenahan yang komprehensif, termasuk penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi pengelolaan dana.


Keywords


Pertanggungjawaban, Korupsi, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

          

Article metrics

Abstract views : 32 | PDF views : 12

   

Cite

   

Full Text

Download

References


Al-Fa’izah, Z., Rahayu, Y. ., & Hikmah, N. (2017). Digital Repository Universitas Jember Digital Repository Universitas Jember. Efektifitas Penyuluhan Gizi Pada Kelompok 1000 HPK Dalam Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Kesadaran Gizi, 3(3), 69–70.

Amelia, M., Oktariansyah, O., & Rosadian, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7, 16333–16338. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/8955%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/8955/7311

Er Tanjung, Sulastri, L., & Rabiah Al Adawiah. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Jurnal Hukum Sasana, 9(1), 169–186. https://doi.org/10.31599/sasana.v9i1.2117

Gazali, M., Hisanuddin, L. O. I., & Rasmuin. (2024). Fungsi Pengawasan Internal Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan. Governance, 12(2), 168–180. https://doi.org/10.33558/governance.v12i2.9573

I Ketut Seregig, Suta Ramadan, D. M. O. (2022). Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan. Pampas Journal Of Criminal Law, 3(1), 103–110. file:///C:/Users/Adinda Elfara/Downloads/17071-Article Text-50929-1-10-20220430.pdf

Iswanto, Permanasari, V. Y., Sari, K., Pujiyanto, Izanuddin, & Miranti, M. (2023). Analysis of the Implementation of the Health Operational Assistance Fund for Community Health Center in Buton Utara Regency in 2021. Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR), 2(7), 1729–1742.

Rahadjo Puro, D., Sudarmanto, K., & Arifin, Z. (2023). Optimalisasi Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Mewujudkan Efek Jera Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Usm Law Review, 6(3), 1181. https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7945

Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 7(2), 1461. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492

Sakinah, E. R. (2023). Analisis Penggunaan Dana Bos Pada Persepsi Kepentingan Internal Dan Eksternal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Batang. 1–661. http://repository.unissula.ac.id/14640/1/Akuntansi_31401900054_fullpdf.pdf

Syamsul, A. (2023). Analisis Problematika Sistem Pembiayaan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ). Sosialita, 2(2), 494–504.

Winarsi, S., Widyantoro, A., Moechthar, O., & Airlangga, U. (2018). Authority Analysis of Counting the State Financial Loss in the Investigation of Criminal Act of Corruption in Indonesia (Study at the BPK Representative Office and BPKP Lampung Province). International Journal of Sosiological Jurisprudence, 1(2), 130–136.

Wulansari, R., Hukum, F., & Bandar, U. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan ( Studi Putusan Nomor : 285 / Pid . Sus / 2021 / PN . KLA ) How to cite : Retno Wulansari , I Ketut Seregig , Suta Ramadan , “ Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Polsek Candipuro Lampung Selatan ( Studi Putusan Nomor . 285 / Pid . sus / 2021 / PN . KLA ) ” , Yustisia Tirtayasa : ABSTRAK : 2(11), 26–34.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Udea Tri Yunita, Bambang Hartono, Suta Ramadhan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.