Reformulasi Wewenang PTUN Dalam Sengketa Perizinan OSS Melalui Tinjauan Hukum Acara dan Implementasi E-Government
(1) * Audrino Dani Musabel Mail (Univeritas Tidar, Indonesia)
(2) Anisatus Sobikhah Mail (Univeritas Tidar, Indonesia)
(3) Fuji Mayumi Riyenti Mail (Univeritas Tidar, Indonesia)
(4) Muhamad Aufi Fillah Hakim Mail (Univeritas Tidar, Indonesia)
*corresponding author

Abstract


Transformasi digital melalui sistem Online Single Submission (OSS) menimbulkan persoalan yuridis baru dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN), terutama terkait status hukum dokumen OSS dan penentuan pejabat yang bertanggung jawab atas keputusan elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis reformulasi kewenangan PTUN dalam menangani sengketa perizinan berbasis OSS serta menilai kecukupan kerangka hukum yang berlaku. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif menggunakan teknik studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil menunjukkan bahwa dokumen OSS memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga layak dikualifikasikan sebagai KTUN elektronik yang dapat digugat. Namun, integrasi multiinstansi menimbulkan kendala penentuan tergugat dan pembuktian. Penelitian menyimpulkan perlunya pembaruan hukum acara untuk mengakomodasi bukti elektronik dan memperkuat keadilan administrasi.


Keywords


PTUN, OSS, KTUN elektronik, e-government

   

DOI

https://doi.org/10.57235/qistina.v4i2.7563 		      

Article metrics

10.57235/qistina.v4i2.7563 Abstract views : 0 | PDF views : 0

   

Cite

How to cite item
   

Full Text

Download

References


Armalita, Y., & Kho, T. (2025). Analisis implementasi sistem Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Pekanbaru. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 5(1), 11. https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2632

Hadjon, P. M. (2005). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, P. M. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harjono, D. (2019). Perlindungan hukum dalam implementasi sistem OSS: Perspektif PTUN. Jurnal Hukum dan Peradilan, 8(2), 145–162.

Indroharto. (1993). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kementerian Investasi/BKPM. (2022). Evaluasi Pelaksanaan OSS dan Implementasi Good Governance (pp. 25–28). Jakarta: Kementerian Investasi.

Lestari, N. (2023). Digitalisasi perizinan dan implikasi yuridis terhadap PTUN. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 14(1), 33–52.

Media Indonesia. (2025). Pemerintah sederhanakan perizinan berusaha. Media Indonesia. Diakses 25 November 2025 dari http://epaper.mediaindonesia.com/detail/pemerintah-sederhanakan-perizinan-berusaha

Muchsan. (2007). Hukum Administrasi Negara Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Nurachman, L. (2015). Sejarah dan perkembangan e-government. Academia.edu. Diakses 25 November 2025 dari https://www.academia.edu/19057394/Sejarah_dan_perkembangan_e_goverment

Nurhadi, A. (2020). E-government dan tantangan peradilan administrasi di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 47(3), 321–339.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Prasetyo, H. (2022). Efektivitas OSS dalam pelayanan perizinan usaha: Kajian hukum administrasi. Jurnal Bina Mulia Hukum, 11(2), 201–220.

Presiden Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rahmawati, I. (2023). Pengaruh UU Administrasi Pemerintahan terhadap sengketa OSS di PTUN. Jurnal Lex Administratum, 17(4), 412–430.

Ridwan, H. R. (2011). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ridwan, H. R. (2014). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso, A. (2024). KTUN elektronik dan konsekuensi hukum acara di PTUN. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 29(1), 99–118.

Setiawan, B. (2021). Reformulasi kewenangan PTUN dalam sengketa administrasi elektronik. Jurnal RechtsVinding, 10(1), 77–95.

Subekti, R. (2020). Hukum Tata Usaha Negara (pp. 112–120). Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Lembaran Negara RI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Lembaran Negara RI.

Wibowo, R. (2024). E-court, OSS, dan masa depan peradilan administrasi di Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(2), 211–229.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Audrino Dani Musabel, Anisatus Sobikhah, Fuji Mayumi Riyenti, Muhamad Aufi Fillah Hakim

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.