Peran dan Tantangan Keimigrasian Dalam Pengawasan Pengungsi Eks-Narapidana Guna Pencegahan Residivisme di Indonesia

Abstract

Keberadaan pengungsi eks-narapidana menimbulkan tantangan baru karena di satu sisi pemerintah harus menjaga keamanan nasional, namun di sisi lain terikat dengan prinsip non-refoulement serta hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, serta literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran imigrasi tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga sebagai penjaga kedaulatan negara dengan kewenangan dalam pendataan, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga. Namun, keterbatasan regulasi nasional menimbulkan kekosongan hukum dalam pengawasan pengungsi eks-narapidana. Strategi yang dapat ditempuh adalah penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendetensian, pembatasan pergerakan, serta pembinaan sosial dan psikologis, yang harus didukung oleh koordinasi lintas lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional.