Implikasi Kedudukan Prinsip National Treatment Sebagai Perlindungan bagi Investor Asing Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Abstract

Kedudukan prinsip National Treatment dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memiliki peran strategis sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi investor asing di Indonesia. Prinsip ini menjamin perlakuan yang setara antara investor asing dan domestik, menciptakan kepastian hukum, serta membangun level playing field yang diperlukan untuk menarik arus Penanaman Modal Asing (PMA). Secara normatif, National Treatment mengadopsi standar internasional, namun dalam praktiknya penerapannya menghadapi tantangan signifikan. Kontradiksi norma yang muncul dari pengecualian dalam Pasal 6 ayat (2) UUPM, pembatasan sektor melalui Daftar Negatif Investasi, serta ketidakkonsistenan kebijakan pusat dan daerah, menjadi hambatan utama efektivitas prinsip ini. Selain itu, transformasi kebijakan investasi dan potensi pelanggaran terhadap prinsip nondiskriminasi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan. Fenomena ini mencerminkan bahwa penerapan National Treatment di Indonesia bersifat selektif dan modifikatif, sehingga perlindungan hukum bagi investor asing belum sepenuhnya optimal.