Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Terhadap Anak

Authors

  • Evania Dwi Agustina Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia
  • Bayu Prasetyo Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.57235/qistina.v4i2.6951

Keywords:

Pertanggungjawaban Hukum, Penganiayaan anak, Kematian anak, Perlindungan anak

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 34/Pid.Sus/2017/PN.Kpg dan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN.Btm. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua terdakwa dikenakan pertanggungjawaban pidana penuh berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai lex specialis, yang memberikan sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara, serta ketentuan dalam KUHP sebagai lex generalis. Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur delik telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, tanpa alasan pemaaf atau pembenar. Perbedaan latar belakang pelaku, intensitas kekerasan, dan hubungan dengan korban memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Kasus Kupang berakhir dengan hukuman 4 tahun penjara, sementara kasus Batam dijatuhi hukuman 14 tahun 6 bulan penjara. Putusan ini menegaskan komitmen hukum Indonesia dalam memberikan perlindungan maksimal terhadap anak serta penerapan prinsip keadilan substantif yang proporsional.

References

Diamon Romansa Bangun. (2020). Analisis Yuridis kekerasa terhadap anak yang menyebabkan mati (Studi Kasus No. 175.PID.SUS/2017/PN.PMS). Jurnal Kajian Hukum, Volume 1 Nomor.

Eva Harianti, & Nina Siti Salmaniah Siregar. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak. Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik.

Faradila, F., Ainuddin, A., & Makhrup, A. G. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Studi Kasus Putusan Nomor: 367/Pid. sus/2022/Pn. mks. Unizar Recht Journal (URJ), 2(1).

Gultom, M. (2012). Perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan: kumpulan makalah-makalah seminar. PT. Refika Aditama. https://books.google.co.id/books?id=sEfMngEACAAJ

Humas KPAI. (2025, February). Laporan tahunan KPAI : Jalan terjal perlindungan anak : Ancaman serius generasi emas. KPAI.

Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak / Ismantoro Dwi Yuwono (Tri Admojo, Ed.; Cet. 1). Pustaka Yustisia.

Prasetyo, A. D., Supriyanto, E., & Saleh, M. A. (2022). Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 111/PID. B/2021/PN. JKT. PST). Delegasi Legal Student Scientific Journal, 2(1), 1–24.

Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. Jurnal Konstitusi, 19(1), 001. https://doi.org/10.31078/jk1911

Downloads

Published

2025-12-02

How to Cite

Agustina, E. D., & Prasetyo, B. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian Terhadap Anak. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia, 4(2), 548–556. https://doi.org/10.57235/qistina.v4i2.6951

Issue

Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025

Section

Articles

Citation Check

License

QISTINA: Jurnal Multididiplin Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

 Authors who publish with this journal agree to the following terms:

    1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
    2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
    3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).