Journal title Journal of Law, Education, and Business Initials JLEB Grade - Frequency Dua issue per tahun (April and Oktober) DOI prefix by https://doi.org/10.57235 Print ISSN 2988-604X Online ISSN 2988-1242 Editor-in-chief T Heru Nurgiansah, S.Pd., M.Pd Contact therunurgiansah@gmail.com Publisher CV Rayyan Dwi Bharata Cite Analysis Google Scholar Indexing Google Scholar | Garuda Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business a Publisher of the manuscript. Authors reserve the following: all proprietary rights other than copyright such as patent rights; the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures; use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; use for internal training by author's company; distribution to colleagues for their research use; use in a subsequent compilation of the author's works; inclusion in a thesis or dissertation; reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article); preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
Pengaruh Disiplin Kerja dan Etika Kerja Islam terhadap Kinerja Karyawan
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kinerja karyawan dalam menunjang keberhasilan operasaional perusahaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh disiplin kerja dan etika kerja islam mempengaruhi kinerja karyawan di PT Xyz baik secara parsial maupun secara simultan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel pada penelitian ini berjumlah 62 orang responden yang ditentukkan menggunakan rumus slovin dari 160 karyawan. Teknik pengumpulan data melalui data primer berupa kuisioner dan data sekunder berupa dokumen dari instansi terkait dan jurnal ilmiah. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua variabel dependen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerja dan etika kerja islam memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan baik secara simultan maupun secara parsial. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja dan etika kerja islam merupakan dua aspek penting yang secara langsung mendukung kinerja karyawan. Kedua faktor ini menjadi perhatian utama dalam setiap organisasi, karena tingginya tingkat disiplin kerja dan penerapan etika kerja yang baik akan berdampak positif terhadap kinerja karyawan dan keseluruhan produktivitas perusahaan.
Copyright (c) 2025 Sopiati sopi, Destiana Kumala, Novingky Ferdinand https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perlindungan Hukum bagi Anak di Luar Kawin Dalam Pewarisan Melalui Surat Wasiat Orangtua: Analisis Perbandingan Antara Hukum Perdata Dengan Hukum Adat Suku Batak Mandailing
Anak di luar kawin seringkali mengalami diskriminasi dalam pewarisan, baik dari segi hukum, terutama dalam masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak di luar kawin dalam pewarisan melalui surat wasiat orangtua, dengan membandingkan ketentuan dalam hukum perdata dan hukum adat Batak Mandailing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Jl. Komp. Pemda Deli Serdang No.8, Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20515. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hukum perdata memberikan ruang bagi anak di luar kawin untuk menerima warisan melalui surat wasiat berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, meskipun dengan batasan tertentu seperti legitimasi. Dan sebaliknya hukum adat Batak Mandailing memiliki pandangan yang lebih cenderung membatasi terhadap hak waris anak di luar kawin, bahkan seringkali tidak mengakui anak diluar kawin sebagai ahli waris yang sah dalam garis keturunan patrilineal, kecuali terdapat pengakuan adat. Penelitian ini menyimpulkan meskipun terdapat perbedaan yang mendasar, kedua sistem hukum ini memiliki potensi untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak di luar kawin dalam pewarisan melalui surat wasiat, meskipun dengan mekanisme dan syarat yang berbeda. Penelitian ini dan menegaskan pentingnya harmonisasi antara sistem hukum perdata dan hukum adat untuk di implementasikan dalam mewujudkan keadilan yang mutlak bagi anak di luar kawin dalam masyarakat pluralistik.
Copyright (c) 2025 Nabila Fri Cahyani, Parlaungan G Siahaan, Arini Br Surbakti, Mikha Valdo Tambunan, Putriana Sinaga https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Hubungan Antara Wanprestasi dan Pembatalan Perjanjian Terhadap Kewajiban Membayar Ganti Kerugian: Analisis Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata
Penelitian ini menganalisis hubungan antara wanprestasi dan pembatalan perjanjian terhadap kewajiban membayar ganti kerugian berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata. Metode yang digunakan ialah pendekatan normatif kualitatif dengan studi kepustakaan, termasuk peraturan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasilnya, wanprestasi merupakan syarat utama pembatalan perjanjian yang harus diputuskan hakim (Pasal 1266), sedangkan Pasal 1267 memberi hak kreditur memilih pemenuhan, pembatalan, atau ganti rugi. Pembatalan perjanjian akibat wanprestasi tidak menghapus kewajiban debitur membayar ganti rugi, termasuk biaya, kerugian, dan bunga. Praktiknya, meski ada klausul mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267, hakim tetap menilai bukti wanprestasi demi keadilan. Kesimpulannya, wanprestasi, pembatalan perjanjian, dan kewajiban ganti rugi adalah kesatuan yang saling berkaitan, dengan pengadilan memegang peran penting dalam penyelesaian sengketa secara adil.
Copyright (c) 2025 Bima Pandawa Sinurat, Parlaungan Gabriel Siahaan, Innes Ferancia Damanik, Kevin Cornelius Manurung, Mhiranda T Sitorus, Otista C A Sembiring https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Komparatif Kedudukan Ahli Waris Dalam Pewarisan Menurut KUHPerdata dan Hukum Islam: Studi Kasus Perbedaan Agama Antara Pewaris Dengan Ahli Waris
Penelitian ini membahas secara komparatif kedudukan ahli waris dalam sistem pewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum Islam, dengan fokus pada kasus perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Latar belakang penelitian ini menyoroti potensi sengketa dan ketidakjelasan hukum akibat perbedaan prinsip pewarisan dalam kedua sistem hukum tersebut, khususnya pada masyarakat pluralistik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap perundang-undangan, literatur hukum, dan analisis putusan pengadilan terkait pewarisan lintas agama. Hasil penelitian mengungkapkan perbedaan mendasar: KUHPerdata bersifat inklusif tanpa diskriminasi agama, sedangkan Hukum Islam secara tegas melarang pewarisan antar agama berdasarkan prinsip kesatuan iman. Dampak praktis perbedaan ini menimbulkan dualisme hukum dan potensi konflik, karena KUHPerdata menjamin kesetaraan hak waris, sementara Hukum Islam dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi ahli waris dari agama berbeda. Pewaris Muslim yang ingin memberikan warisan kepada non-Muslim harus menggunakan mekanisme hibah atau wasiat dengan batas maksimal sepertiga harta. Penelitian ini menekankan pentingnya perencanaan warisan untuk mencegah konflik dan menjaga kepastian hukum.
Copyright (c) 2025 Della Pebriani Simamora, Parlaungan Gabriel Siahaan, Roma Nauli Stephany Bintang, Samiullah Putra Limbong, Salwa Khairani Tarigan, Tiur Intan Febiana Hutauruk https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Hak dan Kedudukan Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Karo dan Hukum Islam: Analisis Komparatif Dengan Studi Kasus
Pranata hukum waris berperan penting dalam menjaga struktur sosial masyarakat, khususnya dalam masyarakat adat karo yang menganut sistem patrilineal. Dalam sistem ini, anak laki-laki menjadi pewaris utama, sedangkan anak perempuan umumnya hanya menerima warisan simbolis. Namun, dalam masyarakat karo muslim, terjadi pergeseran nilai akibat pengaruh hukum islam yang memberikan hak waris kepada perempuan. Perbedaan prinsip ini menimbulkan dinamika dalam praktik pewarisan dan kedudukan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hak dan kedudukan perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat karo dan hukum islam dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan.
Copyright (c) 2025 Elvina Br Sembiring, Sri Hadiningrum, Parlaungan Gabriel Siahaan, Sintia Harianti, Ridha Nababan, Ayub Desrika Simorangkir, Juwita Helena Sitompul https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Yuridis Efektivitas Klausul Denda Dalam Perjanjian Sewa Kamar Kos Terhadap Mahasiswa
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis efektivitas klausul denda dalam perjanjian sewa kamar kos terhadap mahasiswa khususnya mahasiswa yang menyewa kos di daerah pancing dan sekitarnya. Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian klausul denda dalam perjanjian sewa kos mahasiswa dengan prinsip-prinsip hukum kontrak dan perlindungan konsumen, bagaimana transparansi dalam proses pembuatan perjanjian sewa kos, serta serta bagaimana pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya perjanjian tertulis memengaruhi keadilan sebagai penyewa kos. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif metode yang mengkaji norma hukum yang berlaku (secara normatif) sekaligus melihat penerapannya dalam kenyataan masyarakat (secara empiris), melalui kombinasi referensi buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian serta studi lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menyewa kos di sekitaran pancing sebanyak 15 (lima belas) orang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dari 15 mahasiswa yang diwawancarai terdapat mahasiswa yang merasa keberatan dengan denda yang diberikan oleh pemilik kos karena denda tersebut mahal. Selain itu, perjanjian dibuat tanpa penjelasan secara lisan maupun tertulis, menunjukkan adanya potensi ketidakadilan dalam penerapan klausul tersebut. Kurangnya pemahaman dan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya perjanjian tertulis dan ketentuan di dalamnya secara langsung memengaruhi keadilan bagi mereka. Keadaan ini menciptakan ketidakseimbangan informasi dan kekuasaan antara pemilik kos dan penyewa, berpotensi merugikan mahasiswa. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini meskipun klausul denda bertujuan untuk menjaga ketertiba khususnya kepatuhan terhadap pembayaran kos, implementasinya seringkali belum sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan konsumen, terutama karena kurangnya transparansi atau kejelasan dalam perjanjian sewa, dan rendahnya kesadaran serta pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya perjanjian tertulis.
Copyright (c) 2025 Agnes Elizabeth Manalu, Parlaungan Gabriel Siahaan, Pawer Erwin Pakpahan, Solavide Ginting https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Perbandingan Sistem Harta Warisan Perkawinan Dalam Kuhperdata dan Hukum Adat: Studi Kasus Masyarakat Multikultural
This study aims to analyze the comparison of the marital property system in the Civil Code and customary law in a multicultural society. This study uses a qualitative research method with observation, interview and documentation studies. The results of the study indicate that there are significant differences between the marital property system in the Civil Code and customary law, especially in terms of the distribution of inheritance. The Civil Code regulates marital property as joint property owned by husband and wife, while customary law has various variations in regulating marital property. This study also shows that multicultural societies have different cultural and customary law diversity, thus creating challenges in implementing a fair marital property system that is in accordance with the needs of the community.
Copyright (c) 2025 Alvin Putra Hariando Manik, Parlaungan Gabriel Siahaan, Benediktus Josua Gea, Zahra Nur Aqilah, Sarah Theresia Zega, Agnes Elsonya Damanik, Thessa D Triputri Manurung https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Model Pembagian Harta Warisan yang Adil Bagi Anak Adopsi Dalam Konteks Pluralisme Hukum: Studi Kasus Masyarakat Karo
Penelitian ini mengkaji permasalahan pembagian harta warisan bagi anak adopsi dalam masyarakat Karo yang hidup dalam situasi pluralisme hukum yaitu hukum adat, hukum perdata nasional, dan hukum Islam. Tujuannya adalah merumuskan model pembagian warisan yang adil dan mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum serta norma sosial budaya setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis, dilaksanakan di Jl. Veteran No.37, Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo pada Mei 2025. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan narasumber kunci yaitu tokoh adat, ahli hukum, dan keluarga dengan pengalaman langsung terkait warisan anak angkat serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menegaskan bahwa kedudukan anak angkat dalam pewarisan masih menghadapi ketegangan antar sistem hukum serta adanya ketidakjelasan hak waris khususnya bagi anak angkat perempuan. Oleh karena itu, model pembagian warisan Tutur Si Walin diusulkan sebagai solusi integratif yang menggabungkan pengakuan adat, legalitas formal, musyawarah keluarga, dan prinsip keadilan proporsional guna menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat Karo.
Copyright (c) 2025 Sri Muallimah, Sri Hadiningrum, Parlaungan Gabriel Siahaan, Dewi Wulandari, Santi Theresia Sinurat, Mikhael Juni Pratama Sebayang https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pengaruh Pemahaman Akad Murabahah dan Minat Pengajuan KPR Syariah Terhadap Keputusan Pembelian Rumah Menggunakan KPR Syariah (Studi Kasus di Perumahan Mutiara Puri Harmoni 3 Kabupaten Bekasi)
Penelitian ini dilatarbelakang oleh pentingnya konsumen dalam memutuskan pembelian KPR Syariah, dimana hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pemahaman akad murabahah dan minat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pemahaman akad murabahah dan minat pengajuan KPR Syariah terhadap keputusan pembelian rumah menggunakan KPR Syariah, dengan studi kasus di Perumahan Mutiara Puri Harmoni 3 Kabupaten Bekasi, baik secara parsial maupun simultan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner sebagai data primer dan dokumen instansi serta literatur ilmiah sebagai data sekunder. Sampel sebanyak 66 responden ditentukan dari populasi 190 konsumen menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap akad murabahah dan minat pengajuan KPR Syariah secara simultan maupun parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian rumah melalui skema KPR Syariah. Temuan ini menegaskan bahwa kedua variabel tersebut merupakan faktor kunci yang berkontribusi secara langsung dalam mendorong konsumen mengambil keputusan pembelian. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pemahaman akad murabahah dan minat terhadap KPR Syariah, semakin besar kemungkinan terjadinya keputusan pembelian rumah melalui pembiayaan berbasis syariah.
Copyright (c) 2025 Nur Fajar Maulidia, Destiana Kumala, Sawqi Saad El Hasan https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Analisis Yuridis Konsep Opportunity Cost Sebagai Komponen Ganti Kerugian Dalam Wanprestasi Perjanjian Peminjaman Uang
Penelitian ini membahas konsep opportunity cost sebagai komponen ganti kerugian dalam wanprestasi perjanjian peminjaman uang dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Selama ini, KUHPerdata hanya mengatur ganti kerugian berupa biaya, kerugian nyata, dan bunga, tanpa secara eksplisit menyebutkan opportunity cost. Padahal dalam praktik, kreditur sering kali mengalami kerugian berupa hilangnya peluang investasi akibat dana tertahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap ketentuan KUHPerdata dan teori-teori relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, opportunity cost dapat ditafsirkan sebagai bagian dari kerugian yang dapat diganti berdasarkan Pasal 1243 dan 1246 KUHPerdata, sepanjang memenuhi syarat pembuktian yang ketat, seperti adanya peluang ekonomi nyata yang hilang, nilai kerugian yang dapat dihitung secara ekonomis, serta hubungan sebab akibat langsung. Pengakuan terhadap opportunity cost secara proporsional dapat memberikan kepastian hukum yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika ekonomi modern.
Copyright (c) 2025 Hanaya Manuela Ambarita, Parlaungan G Siahaan, Ulan Dari, Nur Cahyu Azizah, Alfonsius Ligoriker https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Kebijakan Pemerintah Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan (Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Claster Bidang Kehutanan)
Pembakaran hutan dan lahan dalam rangka pembukaan perkebunan, apabila terjadi kebakaran hutan yang meluas, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan terganggunya: kesehatan masyarakat, kegiatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan transportasi darat dan udara, sehingga sulit untuk hidup sejahtera baik secara fisik dan spiritual. Bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pelaku pembakaran hutan diatur dalam: Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, KUHP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 ternyata belum mampu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan korporasi untuk membakar hutan dan lahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan. Pelaku aksi korporasi yang berulang kali membakar hutan harus mengupayakan penyelesaian hukum melalui pendekatan hukum pidana, hukum perdata berupa ganti rugi dan hukum administrasi berupa pencabutan izin pengelolaan izin usaha.
Copyright (c) 2025 Abrar Abrar, Fauzi Syam, Arrie Budhiarthie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penegakan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Kejaksaan Negeri Tangerang Tahun 2023-2024
Penegakan hukum di Indonesia tengah mengalami pergeseran dari pendekatan retributif menuju keadilan restoratif. Restorative justice menjadi alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Kejaksaan Negeri Tangerang merupakan salah satu lembaga yang menerapkan pendekatan ini melalui Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum restorative justice, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi implementasinya, serta mengevaluasi hambatan dan strategi penyelesaiannya di Kejaksaan Negeri Tangerang periode 2023–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil awal menunjukkan kendala dalam pemahaman aparatur hukum, budaya masyarakat yang belum adaptif, serta koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan penegakan hukum yang lebih humanis dan responsif.
Copyright (c) 2025 Indah Salsabila, Ayu Agustina, Mellysa Septriani https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Perkebunan Sawit Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia
Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa pengaturan pertanggungjawaban pidana perusahaan kelapa sawit atas kerusakan lingkungan yang terjadi selama operasionalnya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Aproach), pendekatan konsep (Conceptual Aproach), dan pendekatan fakta (Factual Aproach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah; bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana perusahaan kelapa sawit atas kerusakan lingkungan di Indonesia terdapat ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban, efektivitas sanksi yang lemah, dan kesulitan pembuktian. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor perkebunan sawit di Indonesia masih belum efektif dalam menangani kejahatan lingkungan, karena regulasi yang ada lebih mengutamakan sanksi administratif daripada sanksi pidana yang berat, seperti penjara bagi pengurus atau pembekuan operasional perusahaan. Rekomendasi diberikan: 1. Penguatan sanksi yang bersifat restoratif dan pemulihan lingkungan harus menjadi fokus dalam pembaruan peraturan. 2. Reformulasi pengaturan terkait penegasan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengintegrasikan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab mutlak, dan sanksi progresif
Copyright (c) 2025 Hasbi Ashshidiqi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Pantai Melalui Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi perlindungan hukum terhadap ekosistem pantai melalui penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Ekosistem pantai merupakan wilayah yang rentan terhadap kerusakan akibat aktivitas manusia, seperti reklamasi, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan pesisir yang tidak ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan terhadap perlindungan ekosistem pantai masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi antar-lembaga, keterbatasan sumber daya pengawasan, serta inkonsistensi dalam implementasi peraturan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan aspek hukum administratif, perdata, dan pidana, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pantai sebagai bagian dari hak lingkungan hidup yang dijamin konstitusi.
Copyright (c) 2025 Yasir Hasbi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Laporan Palsu Kehilangan Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 145/Pid.B/2024/PN.Tjk)
Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana laporan palsu terkait kehilangan kendaraan bermotor yang berkaitan dengan kendaraan bermotor dapat merugikan pihak lain, terutama dalam sistem penegakan hukum, karena mengarah pada pemborosan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk menangani kasus-kasus nyata., pelaku laporan palsu dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 220 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan dokumen dan laporan palsu. tentang bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus laporan palsu kehilangan kendaraan bermotor. Permasalahan penelitian Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Laporan Palsu Kehilangan Kendaraan Bermotor berdasarkan Putusan 145/pid. B/2024/ PN Tjk, dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pada terdakwa tindak pidana Laporan Palsu Kehilangan Kendaraan Bermotor Berlandasakan Putusan Nomor: 145/Pid. B/2024/PN.Tjk. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang - undangan yang berlaku serta pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan dilapangan, berupa wawancara untuk diterapkan agar dapat menjawab persoalan yang berhubungan dengan masalah penelitian.
Copyright (c) 2025 Wiryadi Wiryadi, Anggalana Anggalana, Risti Dwi Ramasari https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pengaruh Lingkungan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dan Regulasinya
Drug abuse is a serious problem that has a wide impact on health, social, and legal aspects. This study aims to analyze the influence of the environment on the tendency of drug abuse and to examine the effectiveness of regulations implemented as prevention and control efforts. Social environments such as family, peer groups, and community conditions play a major role in shaping individual behavior. Individuals who grow up in an environment with weak supervision, negative peer influence, and minimal education about the dangers of drugs tend to be more vulnerable to abuse. This study uses a qualitative method with a case study approach and analysis of laws and regulations related to narcotics in Indonesia, especially Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The results of the study show that although regulations are available and quite strict, their effectiveness is greatly influenced by implementation in the field and the active role of the social environment. Therefore, efforts to prevent drug abuse do not only depend on the legal aspect, but also require the involvement of a positive and supportive environment.
Copyright (c) 2025 Tami Rusli, Ahmad Kevin Jonathan, M Rinaldo, Rafli Al Hadusi, Arya Bodhi https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Lokal Dalam Proses Akuisisi Investasi Asing Langsung
Perkembangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah mendorong masuknya investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) ke Indonesia melalui berbagai mekanisme, termasuk akuisisi perusahaan lokal oleh investor asing. Meskipun berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, akuisisi berpotensi melemahkan posisi tawar investor lokal jika perlindungan hukum tidak memadai. Artikel ini membahas bentuk dan mekanisme perlindungan hukum terhadap investor lokal dalam proses akuisisi serta implikasi hukum dari lemahnya perlindungan tersebut. Instrumen hukum yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlindungan preventif diwujudkan melalui persetujuan RUPS, pembatasan kepemilikan asing, pengawasan KPPU, serta transparansi informasi. Sedangkan perlindungan represif diberikan melalui hak gugatan pemegang saham minoritas, penyelesaian sengketa di pengadilan atau arbitrase, serta penegakan prinsip keadilan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Lemahnya perlindungan hukum dapat menimbulkan dominasi modal asing, marginalisasi investor lokal, praktik monopoli, dan meningkatnya sengketa investasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pemberdayaan pemegang saham minoritas, peningkatan akses keadilan, dan kebijakan afirmatif bagi investor lokal agar tercipta iklim investasi yang adil dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Brenda Carnescia, Gunardi Lie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penggunaan Pembayaran Letter of Credit Dalam Mendukung Perdagangan Internasional
Penelitian ini membahas penggunaan Letter of Credit (L/C) sebagai instrumen pembayaran dalam perdagangan internasional. L/C menjadi salah satu mekanisme pembayaran paling populer karena memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik bagi eksportir maupun importir. Mekanisme L/C melibatkan bank sebagai pihak independen yang menjamin pembayaran sepanjang dokumen yang disyaratkan dipenuhi secara tepat. Dasar hukum penggunaan L/C diatur oleh Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600) yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce (ICC), serta peraturan perbankan nasional seperti Undang-Undang Perbankan, OJK, dan KUH Perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelebihan L/C antara lain kepastian pembayaran, perlindungan terhadap risiko gagal bayar, dan standar internasional yang seragam. Namun, kelemahannya mencakup biaya tinggi, prosedur yang kompleks, serta potensi sengketa akibat ketidaksesuaian dokumen. Perlindungan hukum bagi para pihak tercermin melalui prinsip kehati-hatian perbankan, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase internasional maupun pengadilan. L/C tetap relevan sebagai instrumen pembayaran yang mendukung perdagangan internasional secara aman dan efisien.
Copyright (c) 2025 Helen Stella, Gunardi Lie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Tantangan dan Peluang Sinergi Hukum Nasional, Hukum Internasional, dan Kebiasaan Internasional dalam Transaksi Bisnis Lintas Negara
Globalisasi perdagangan menuntut adanya kepastian hukum yang mampu menjembatani perbedaan sistem hukum antarnegara. Artikel ini membahas bentuk sinergi antara hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional dalam praktik transaksi bisnis lintas negara dengan fokus pada konteks Indonesia. Melalui kajian literatur terhadap berbagai jurnal hukum Indonesia, ditemukan bahwa hukum nasional Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip universal seperti kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan itikad baik. Di sisi lain, kebutuhan akan harmonisasi lebih lanjut tampak pada urgensi ratifikasi United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) guna meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku ekspor-impor. Transaksi elektronik lintas negara juga memperlihatkan integrasi hukum nasional dengan praktik internasional melalui pengaturan choice of law dalam UU ITE, meskipun masih terdapat keterbatasan yurisdiksi. Ratifikasi perjanjian internasional berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 terbukti menjadi instrumen utama agar hukum internasional dapat berlaku secara efektif dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, sinergi hukum nasional, internasional, dan kebiasaan internasional dapat diwujudkan melalui penguatan legislasi nasional, partisipasi aktif dalam konvensi internasional, serta pengakuan praktik perdagangan global yang mapan.
Copyright (c) 2025 Maximillian Ivander Kiyoshi, Gunardi Lie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penggunaan Media Pembelajaraan Boardgame Dalam Meningkatkan Pemahaman dan Kosakata Bahasa Jerman Level A1
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas penggunaan media boardgame dalam meningkatkan pemahaman dan kosakata bahasa Jerman level A1 pada mahasiswa baru Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan instrumen berupa boardgame edukatif yang berisi tantangan kosakata, soal benar/salah, serta hukuman berupa fun fact tentang budaya Jerman. Data diperoleh melalui observasi proses permainan dan refleksi mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa boardgame mampu menciptakan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, dan memotivasi mahasiswa untuk aktif berpartisipasi. Dari aspek Lesen dan Schreiben, sebagian besar mahasiswa dapat menuliskan kosakata dengan benar meskipun masih ditemukan kesalahan dalam struktur kalimat sederhana. Pada aspek Sprechen dan Hören, mahasiswa mengalami kesulitan dalam percakapan dan pemahaman angka, namun tetap memperoleh kosakata baru melalui interaksi dalam permainan. Refleksi mahasiswa mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan boardgame lebih menarik dibanding metode konvensional, karena memberikan hiburan sekaligus pengetahuan baru. Dengan demikian, boardgame terbukti efektif sebagai media alternatif dalam meningkatkan penguasaan kosakata dasar bahasa Jerman level A1 sekaligus memperkuat motivasi belajar mahasiswa.
Copyright (c) 2025 Jesika Santa Sesylya Br Gultom, Mawar Lija Sirait, Nadine Yeremiani Lumban Gaol, Ruth Eunike Gurning, Risnovita Sari https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0