Peran WTO Dalam Penghentian Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia dan Implikasinya bagi Negara Global

Authors

  • Moody Rizqy Syailendra Putra Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Maximillian Ivander Kiyoshi Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Noel Sinurat Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Wincent Angkasa Hungstan Universitas Tarumanagara, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2937

Keywords:

WTO, Nikel, Indonesia

Abstract

Penghentian pengiriman bijih nikel yang tertuang dalam Keputusan Menteri tersebut harus dihormati oleh seluruh pelaku ekonomi di Indonesia, begitu juga sebaliknya. Penghentian ini dikarenakan dampak negatif dari penambangan nikel yang terus berlanjut, sehingga pemerintah Indonesia mengambil tindakan ini dan menerapkannya pada 1 Januari 2020. Memang benar, pada tahun 2015, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan pengiriman bijih nikel secara luas. Setelah itu, pengiriman akan dihentikan. Rencananya, hal ini akan mulai berlaku pada tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional produk-produk Indonesia dan pengentasan kemiskinan. Salah satu produk utama Indonesia dalam perdagangan internasional adalah pertambangan, yaitu bijih nikel. Sesuai dengan kewajiban UU Minerba no. 4 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, eksplorasi dan penambangan bijih nikel dalam skala besar telah menyebabkan menipisnya sumber daya bijih nikel di Indonesia, dan pemerintah Indonesia mulai mengambil tindakan dengan mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Langkah-langkah akan diambil untuk memproses lebih lanjut dan mengindustrialisasi bahan baku energi, dan pasokan bahan baku bijih nikel dari luar negeri akan dihentikan. Menyusul penghentian sementara ekspor bijih nikel, Uni Eropa mengajukan gugatan kepada pemerintah Indonesia pada pertemuan WTO, dan dalam keputusan tertanggal 17 Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut. Berdasarkan aturan Pengadilan Banding WTO, pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengajukan banding atas keputusan komite sidang WTO. Indonesia sedang mempersiapkan sidang banding. Pilihan alternatif bagi pemerintah Indonesia sebelum sidang banding adalah melakukan pendekatan dengan itikad baik kepada Uni Eropa.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Santoso, R. B., Moenardy, D. F., Muttaqin, R., & Saputera, D. (2023). Pilihan Rasional Indonesia dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel. Indonesian Perspective, 8(1), 154-179.

Sandra, V., Prakasa, S. U. W., & SH, M. (2021). Peran WTO Dalam Penyelesaian Sengketa Gugatan Uni Eropa Terhadap Indonesia Terkait Larangan Ekspor Bijih Nikel. Hukum Organisasi Internasional.

Siombo, M. R. (2023). Kajian Hukum Hilirisasi dan Penghentian Ekspor Mineral Logam. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 7(2), 1384-1391.

Dwiyono, A., Navalino, R. D. A., Prakoso, L. Y., Danga, C. M., & Wulaningsih, R. W. (2023). Strategi Pertahanan Ekonomi Indonesia: Sengketa Perdagangan Internasional Nikel. Journal of Economics and Business UBS, 12(3), 1830-1838. Tsirwiyati, D. N. (2023). Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia. Jurnal Hukum

Respublica, 22(2).

Saputra, M. R. A., Mukhtar, M., Akbar, M. H., Putri, A. Q. F., & Gustini, D. R. (2023). Sengketa Internasional Indonesia Vs Uni Eropa Tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(17), 507-514.

Juliastica, F., & Akim, A. (2023). Respon Indonesia Terhadap Putusan World Trade Organization dalam Kasus Pelarangan Ekspor Nikel. Jurnal Perdagangan Internasional, 1(2), 87-97.

Hutabarat, G. (2023). Sengketa Ekspor Nikel Indonesia dengan Uni Eropa di World Trade Organization. Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO, 3(2), 116-122.

Downloads

Published

2024-09-30

How to Cite

Syailendra Putra, M. R., Kiyoshi, M. I., Sinurat, N., & Hungstan, W. A. (2024). Peran WTO Dalam Penghentian Ekspor Bijih Nikel oleh Indonesia dan Implikasinya bagi Negara Global. Journal of Law, Education and Business, 2(2), 1065–1073. https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2937

Issue

Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024

Section

Articles

Citation Check

License

  1. Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
  2. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
  3. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to JLEB: Journal of Law Education and Business a Publisher of the manuscript. 
  4. Authors reserve the following: 
    1. all proprietary rights other than copyright such as patent rights; 
    2. the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
    3. use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; 
    4. use for internal training by author's company;
    5. distribution to colleagues for their research use;
    6. use in a subsequent compilation of the author's works;
    7. inclusion in a thesis or dissertation;
    8. reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
    9. preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
    10. voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.