Journal of Health Education Law Information and Humanities
Journal title Journal of Health Education Law Information and Humanities Initials HELIUM Grade - Frequency Dua issue per tahun (Februari & August) DOI prefix by https://doi.org/10.57235 Print ISSN 3089-7513 (Cetak) Online ISSN 3089-7505 (Elektronik) Editor-in-chief T Heru Nurgiansah, S.Pd., M.Pd Contact therunurgiansah@gmail.com Publisher CV Rayyan Dwi Bharata Cite Analysis Google Scholar Indexing Google Scholar | Garuda HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities dengan nomor ISSN terdaftar 3089-7513 (Cetak - Print) dan 3089-7505 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: 1. Kesehatan, kedokteran, Obat-Obatan, Kebidanan, Elektromedis 2. Pendidikan, Pembelajaran 3. Hukum 4. Teknologi, Sistem Informasi, Transportasi Publik 5. Humaniora, Sosial, Antropologi, Bufaya HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities diterbitkan 1 tahun 2 kali (Febuari dan Agustus).
Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanitiesa Publisher of the manuscript. Authors reserve the following: all proprietary rights other than copyright such as patent rights; the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures; use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; use for internal training by author's company; distribution to colleagues for their research use; use in a subsequent compilation of the author's works; inclusion in a thesis or dissertation; reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article); preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.
Analisis Koordinasi Tim Apron Movement Control (AMC) dalam Menunjang Keamanan dan Keselamatan Area Airside di Yogyakarta Internasional Airport
Keamanan dan keselamatan area airside merupakan aspek krusial dalam operasional bandar udara yang menuntut koordinasi yang efektif antar unit kerja. Apron Movement Control (AMC) memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh aktivitas di apron guna mencegah terjadinya gangguan operasional dan insiden keselamatan. Kompleksitas pergerakan pesawat, Ground Support Equipment (GSE), serta keterlibatan banyak unit kerja menjadikan koordinasi sebagai faktor kunci dalam pengawasan airside. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk koordinasi tim Apron Movement Control (AMC) dalam menunjang keamanan dan keselamatan area airside di Yogyakarta International Airport, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas koordinasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik koordinasi AMC di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi tim AMC dilakukan melalui koordinasi internal antar petugas serta koordinasi eksternal dengan unit terkait seperti Air Traffic Control, Aviation Security, Ground Handling, Airport Rescue and Fire Fighting, dan teknisi bandara. Koordinasi tersebut diwujudkan melalui komunikasi operasional yang terstandarisasi, penerapan SOP, pengawasan pergerakan pesawat dan GSE, serta peran supervisi dalam pengambilan keputusan. Efektivitas koordinasi dipengaruhi oleh kejelasan SOP, kualitas komunikasi, kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan, dukungan teknologi, kondisi lingkungan kerja, dan budaya keselamatan organisasi. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi AMC yang efektif berkontribusi signifikan terhadap terjaganya keamanan dan keselamatan airside. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem koordinasi, peningkatan kompetensi petugas, serta pengembangan budaya keselamatan secara berkelanjutan guna mendukung operasional airside yang aman dan andal.
Copyright (c) 2026 Michaiel Rafi Aflah Adhany, Kifni Yudianto https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Implementasi Digitalisasi Informasi Publik Melalui Jaringan Radar Lampung Media Group
Digitalisasi informasi publik merupakan bagian penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di era teknologi informasi. Media digital memiliki peran strategis sebagai sarana penyampaian informasi publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi digitalisasi informasi publik melalui jaringan Radar Lampung Media Group serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip pelayanan publik kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola media digital Radar Lampung Media Group serta masyarakat sebagai pengguna informasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Radar Lampung Media Group telah mengimplementasikan digitalisasi informasi publik melalui pemanfaatan website berita daring dan media sosial. Implementasi tersebut pada umumnya telah memenuhi prinsip pelayanan publik kontemporer, meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, aksesibilitas, responsivitas, keadilan dan kesetaraan, serta orientasi pada kepuasan masyarakat. Namun demikian, masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kendala infrastruktur teknologi, serta kesenjangan literasi digital masyarakat.
Copyright (c) 2026 Rita Lestari https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
Pelatihan merupakan salah satu instrumen strategis dalam pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh sebanyak 30 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert, sedangkan analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, dan regresi linier sederhana melalui aplikasi SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,640 dan koefisien determinasi sebesar 64%. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan efektivitas pelatihan berkontribusi besar terhadap peningkatan kinerja pegawai. Penelitian ini merekomendasikan agar instansi pemerintah meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi program pelatihan secara berkelanjutan.
Copyright (c) 2026 Ferliyanti Ferliyanti https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Pajak Sebagai Bentuk Formulasi Pemidanaan
Tindak pidana penggelapan pajak merupakan bentuk economic crime yang memiliki karakteristik khusus, baik dari segi pembuktian maupun pemidanaannya, karena secara langsung berdampak pada kerugian keuangan negara. Salah satu problematika yang sering muncul dalam praktik peradilan pidana pajak adalah penerapan pidana denda yang sangat besar dengan ancaman pidana kurungan sebagai subsider apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait keadilan substantif, efektivitas pemidanaan, serta kesesuaiannya dengan tujuan hukum pidana perpajakan yang pada dasarnya lebih mengedepankan pemulihan kerugian negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan subsider dalam perkara penggelapan pajak, serta menilai relevansi putusan tersebut dalam konteks perkembangan hukum perpajakan pasca perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta akademisi di bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana kurungan subsider dalam perkara penggelapan pajak pada saat putusan dijatuhkan merupakan konsekuensi formil dari ketentuan hukum yang berlaku, namun secara substantif masih menimbulkan persoalan keadilan dan efektivitas pemidanaan.
Copyright (c) 2026 Muhammad Hidayatullah, Maya Shafira, Deni Achmad, Eka Deviani, Refi Meidiantama https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Pencatutan Identitas Nasabah Bank oleh Pegawai Bank dalam Pengajuan Kredit
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus penyalahgunaan identitas nasabah yang berdampak pada kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kejahatan serta upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, rendahnya literasi digital, serta motif ekonomi menjadi faktor dominan terjadinya kejahatan. Penegakan hukum menghadapi kendala dalam pembuktian digital dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sistem keamanan perbankan, serta edukasi hukum kepada masyarakat.
Copyright (c) 2026 Gilang Gilang, Eko Raharjo, Emilia Susanti https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0