Kedudukan Pajak Sebagai Instrumen Keuangan Negara Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

Abstract

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pajak memiliki landasan konstitusional yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 23A yang menyatakan bahwa "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Kedudukan pajak dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Hukum Tata Negara (HTN), yang mengatur mengenai struktur dan kewenangan lembaga-lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soejono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Data tersebut kemudian dianalisis melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Ketidakpastian hukum pajak tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga pada iklim investasi nasional. Investor, baik dalam maupun luar negeri, membutuhkan kepastian hukum dan prediktabilitas terhadap kewajiban fiskal yang mereka tanggung. Dalam situasi di mana aturan pajak dapat berubah sewaktu-waktu tanpa transisi yang jelas, para investor cenderung enggan berinvestasi, sehingga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat pentingnya peran pajak sebagai tulang punggung keuangan negara dan sebagai instrumen kebijakan ekonomi, reformasi sistem hukum perpajakan di Indonesia menjadi suatu keharusan.