Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia

Authors

  • Chyrila Tifany Mailakay Hernics Wadu Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Indah Siti Aprillia Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Junika Gabriella Cecille Hutapea Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Luqyana Shafira Alfarhani Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Maura Lysandra Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Rachel Adeline Siregar Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Revina Revina Universitas Tarumanagara, Indonesia
  • Tatsbita Khaulah Universitas Tarumanagara, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4589

Keywords:

Pemalsuan Dokumen, Investasi Asing, Arbitrase

Abstract

Kasus sengketa antara PT Churchill Mining Plc dan Pemerintah Indonesia terkait dugaan pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan menjadi studi penting dalam memahami dampak hukum, ekonomi, dan hubungan internasional pada sektor investasi. Sengketa ini bermula dari pencabutan izin usaha tambang PT Ridlatama oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada 2010, yang didasarkan pada indikasi kuat pemalsuan dokumen, termasuk tanda tangan dan stempel pejabat. Perselisihan hukum ini diajukan ke forum arbitrase internasional ICSID, dengan nilai klaim mencapai USD 1,31 miliar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pemalsuan dokumen terhadap hubungan hukum antara pemerintah dan investor, serta kebijakan pemerintah dalam menyikapi sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan dokumen merusak kredibilitas hukum dan menciptakan ketidakpastian yang mengurangi daya tarik investasi. Pemerintah Indonesia berhasil memenangkan sengketa di ICSID pada 2016, yang menjadi preseden penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di tengah tekanan internasional. Proses panjang ini menggarisbawahi pentingnya due diligence dan pengawasan ketat terhadap perizinan investasi. Selain itu, biaya penyelesaian sengketa yang tinggi menjadi beban ekonomi, meskipun kemenangan ini memperkuat reputasi hukum Indonesia. Kesimpulannya, kasus ini menekankan pentingnya penegakan hukum, prinsip itikad baik dalam investasi, dan penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Implementasi teknologi dalam sistem perizinan serta edukasi hukum kepada pejabat daerah diusulkan sebagai langkah strategis untuk mencegah kasus serupa di masa depan. Adapun saran dari penelitian ini pemerintah perlu memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, mengedukasi pihak terkait, menerapkan sanksi tegas, memanfaatkan teknologi digital untuk transparansi, memperkuat diplomasi guna mencegah pemalsuan dokumen izin usaha pertambangan dan menciptakan iklim investasi sehat dan berkeadilan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rista Rama Dhany, Digugat Churchill Rp 20 T, Pemerintah RI Percaya Diri Menang, http://finance.detik.com/read/2014/02/26/183143/2509500/1034/digugat-churchill-rp-20-t-pemerintah-ri-percaya-diri-menang, diakses pada tanggal 21 November 2024.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1968).

Peraturan Presiden “Nomor 10 tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal”.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, 2013, “Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur)”, Jurnal Hukum Ekonomi, 1(2).

Syahmin, Fidelia; Fakultas Hukum, and Universitas Sriwijaya. 2019. “Analisis Putusan (Award) Arbitrase Internasional Icsid Dalam Churchill Mining Cases Versus Pemerintah Indonesia.” Simbur Cahaya 25(2): 149–70. ICSID Convention, Regulations, and Rules.

Purnamasari, Ida Ayu Gde Wulan. 2020. “Kekuatan Mengikat Keputusan Arbitrase ICSID Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal.” Acta Comitas 5(2): 401.

Geraldi, Aldo Rico. 2017. “Penyelesaian Sengketa Investasi Melalui International Centre For Settlement Of Investment Dispute (Studi Kasus Pemerintah Indonesia vs Churchill Mining).” Tanjungpura Law Journal 1(2): 89-113.

Junaidi. (2024). “Implikasi Perlindungan Investor Asing dalam Arbitrase Internasional terhadap Kedaulatan Negara: Studi Kasus Churchill Mining” .Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

Salviana, F. M. (2018). “Kepastian Hukum Penerapan Bilateral Investment Treaty dalam Pelaksanaan Investasi di Indonesia.” Perspektif.

Bianti, G. (2023). “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia”. Crepido, 5(1), 64-78.

Downloads

Published

2024-12-29

How to Cite

Wadu, C. T. M. H., Aprillia, I. S., Hutapea, J. G. C., Alfarhani, L. S., Lysandra, M., Siregar, R. A., … Khaulah, T. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap Pemalsuan Dokumen Izin Usaha Pertambangan Untuk Keperluan Investasi oleh PT Churchill Mining Dengan Indonesia. Journal of Accounting Law Communication and Technology, 2(1), 449–458. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4589

Issue

Vol. 2 No. 1 (2025): Januari 2025

Section

Articles

Citation Check

License

  1. Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
  2. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
  3. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology a Publisher of the manuscript. 
  4. Authors reserve the following: 
    1. all proprietary rights other than copyright such as patent rights; 
    2. the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
    3. use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; 
    4. use for internal training by author's company;
    5. distribution to colleagues for their research use;
    6. use in a subsequent compilation of the author's works;
    7. inclusion in a thesis or dissertation;
    8. reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
    9. preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
    10. voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.