Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Peralihan Nama Atas Hak Milik Tanah Keuskupan Sufragan Tanjung Karang Yang Diatas Namakan Milik Pribadi (Studi Putusan Nomor: 54/pdt.g/2023/pn.tjk)

Authors

  • Muhammad Iqbal Adillah Unversitas Bandar Lampung, Indonesia
  • Lukmanul Hakim Unversitas Bandar Lampung, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2228

Keywords:

Pertimbangan Hakim, Peralihan Nama, Hak Milik

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis apa Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Peralihan Nama Atas Hak Milik Tanah Keuskupan Sufragan Tanjung Karang yang Diatas Namakan Milik Pribadi Berdasarkan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PN.Tjk. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum Yang Timbul Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Menjadi Hak Milik Atas Nama Kelompok Keuskupan Sufragan Tanjung Karang dalam Putusan Nomor: 54/Pdt.G/2023/PN.Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa meskipun sertifikat hak atas tanah yang diperoleh melalui proses peradilan dianggap sah, keberadaan bukti yang lebih kuat terhadap unsur kepemilikan tanah yang diajukan di kemudian hari dapat membuka kemungkinan pembatalan atau peninjauan kembali atas keabsahan atau kekuatan pembuktian kepemilikan tersebut.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdulkadir Muhammad, 2010. Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2011, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, h. 57

Adrian Sutedi, 2011. Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika

Alif, M. 2015. Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali

Apriani, T. (2019). Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana. Ganec Swara, Denpasar, 13(1), 43-49.

Chandra, S. 2005.sertifikat kepemilikan ha katas tanah: Jakarta:garasindo hlm 77

Dr. J. Andi Hartanto, 2014. Hukum Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya, Surabaya : Laksbang Justitia.

Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atmapustaka, Yogyakarta, hal.232

Elza Syarief, 2012, menuntaskan Sengketa tanah melalui pengadilan Khusus pertanahan, Cetakan I, Kepus-takaan Populer Gramedia, Jakarta.

Hakim, L. 2015. Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keadilan Progresif, 6(2).

Hulu, K. I. 2021. Kekuatan alat bukti sertifikat hak milik atas tanah dalam bukti kepemilikan hak. Jurnal Panah Keadilan.

I Ketut Oka Setiawan,2016. Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 207

Iftitah, A. 2014. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya. Lex Privatum, 2(3).

Irawan Soerodjo, Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2014, hal.5.

Ismaya, Simun, 2011. Pengantar Hukum Agraria, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Marabintang, D. L., Pide, A. S. M., & Arisaputra, M. I. 2022. Balik Nama Pada Sertifikat Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum. Widya Yuridika: Jurnal hukum.

Mumek, R. A. 2017. Hak-Hak Kebendaan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. Lex Administratum, Sulawesi Utara 5(2).

Nae, F. E. 2013. Kepastian Hukum Terhadap Hak Milik atas Tanah yang Sudah Bersertifikat. Lex Privatum.

Oe, M. D. 2015. Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran tanah. Pranata Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Tanah Pembuat Akta Tanah.

Pratiwi, R. N.2023. Mengenal Macam-Macam Hak Atas Tanah di Indonesia Sesuai dengan UUPA. Jurnal Hukum, Surakarta 4(2).

Pulungan, M. T., & Muazzul, M. 2017. Tinjauan Hukum tentang Peralihan Hak Atas Tanah melalui Perjanjian Gadai di Bawah Tangan. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.

Ramasari, R. D. 2017. Analisis Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Dengan Cara Pelangsungan Perkawinan Dengan Warga Negara Indonesia. Pranata Hukum.

Rusli, T (2016). Analisis Gugatan Wanprestasi dalam Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor: 127/Pdt. G/2014/PN. TK). Pranata Hukum.

SN, H. R. 2015. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah. Keadilan progresif.

Sudiyono, S., & Elisa, P. F. 2018. Penerapan Hukum Agraria Terhadap Penguasaan Tanah Milik Perhutani Yang Telah Dikuasai Lebih Dari 30 Tahun Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria. FENOMENA, Jawa Timur16(1), 1720-1749.

Sulistiawati, N. P. Y., & Putri, G. A. P. Y. 2020. Pengaturan Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Hak Komunal Menurut Hukum Pertanahan Di Indonesia. Kerta Dyatmika, Denpasar 17(2), 36-44.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

Undang-Undang Kehakiman Nomor 48 tahun 2009

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Urip Santoso, 2016. Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta, Cet. ke-1, Prenadamedia, Jakarta.

Urip Santoso, S. H. 2015. Perolehan hak atas tanah. Prenada Media. Jakarta timur.

Urip Santoso, S. H. 2019. Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Prenada Media. Jakarta timur.

Urip Santoso. 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke-2.

Yamin Lubis dan Rahim Lubis, 2010. Hukum Pendaftaran Tanah, Mandar Maju.Bandung.

Yamin Lubis dkk, 2012. Hukum Pendaftaran Tanah, CV. Mandar maju, Bandung.

Downloads

Published

2024-07-01

How to Cite

Adillah, M. I., & Hakim, L. (2024). Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Peralihan Nama Atas Hak Milik Tanah Keuskupan Sufragan Tanjung Karang Yang Diatas Namakan Milik Pribadi (Studi Putusan Nomor: 54/pdt.g/2023/pn.tjk). Journal of Accounting Law Communication and Technology, 1(2), 218–228. https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2228

Issue

Vol. 1 No. 2 (2024): Juli 2024

Section

Articles

Citation Check

License

  1. Authors certify that the work reported here has not been published before and contains no materials the publication of which would violate any copyright or other personal or proprietary right of any person or entity.
  2. Authors dont transfer or license the copyright of publishing to Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology Research to publish the article in any media format, to share, to disseminate, to index, and to maximize the impact of the article in any databases.
  3. Authors hereby dont agree to transfer a copyright for publishing to Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology a Publisher of the manuscript. 
  4. Authors reserve the following: 
    1. all proprietary rights other than copyright such as patent rights; 
    2. the right to use all or part of this article in future works of our own such as in books and lectures;
    3. use for presentation in a meeting or conference and distributing copies to attendees; 
    4. use for internal training by author's company;
    5. distribution to colleagues for their research use;
    6. use in a subsequent compilation of the author's works;
    7. inclusion in a thesis or dissertation;
    8. reuse of portions or extracts from the article in other works (with full acknowledgement of final article);
    9. preparation of derivative works (other than commercial purposes) (with full acknowledgement of final article); and
    10. voluntary posting on open web sites operated by author or author’s institution for scholarly purposes, but it should follow the open access license of Creative Common CC BY-NC License.